ap – Gelombang protes terhadap Bupati Pati, Sudewo, kembali memuncak. Pada Jumat (19/9), ribuan warga memadati kantor DPRD Pati. Mereka menuntut pemakzulan bupati dan pemecatannya dari Partai Gerindra.
DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati akhirnya merespons tegas. Ketua DPC, Hardi, menyatakan kesiapannya. Ia akan mengusulkan pemecatan Sudewo dari keanggotaan partai.
Hardi juga merupakan Wakil Ketua DPRD Pati. Pernyataan ini disampaikan kepada awak media. Lokasinya di gedung DPRD Pati, tepat di hari demo.
Usulan pemecatan tersebut tidak akan langsung ke pusat. Mekanismenya akan melalui DPD Gerindra Jawa Tengah. Dari sana, baru diteruskan ke DPP Gerindra.
“Terkait tuntutannya adalah agar Pak Sudewo diberhentikan dari kepengurusan DPP dan keanggotaan itu ya,” jelas Hardi. Ia berkomitmen meneruskan aspirasi rakyat.
“Saya sampaikan ke DPP melalui DPD Gerindra Jawa Tengah,” tambahnya. Ini menunjukkan respons serius dari DPC Gerindra setempat.
Penegasan lain juga disampaikan Hardi. Ia memastikan adanya pengusulan tersebut. “Pemecatan Bupati Pati Sudewo kita mengusulkan,” paparnya.
Kutipan ini diambil dari laporan Detik Jateng. Pernyataan tersebut memperkuat posisi DPC Gerindra. Mereka sejalan dengan tuntutan demonstran.
Namun, hingga kini, belum ada respons resmi. Kepengurusan Partai Gerindra pusat di Jakarta masih bungkam. Tuntutan pemecatan Sudewo belum mendapat tanggapan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Kapan keputusan final akan diambil? Akankah DPP Gerindra mengikuti usulan DPC Pati?
Tidak hanya soal status keanggotaan partai. Hardi juga menyentuh isu krusial lain. Yaitu pergantian anggota pansus pemakzulan Bupati Sudewo.
Anggota yang dimaksud adalah Irianto Budi Utomo. Masyarakat Pati Bersatu secara spesifik meminta pergantian ini. Hardi siap memenuhi permintaan tersebut.
“Kami akan meminta Pak Irianto Budi Utomo diganti,” tegas Hardi. Mekanisme pergantian ini juga telah disiapkan.
Prosesnya akan melalui rapat paripurna DPRD. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Ini menunjukkan keseriusan Hardi menindaklanjuti aspirasi publik.
“Mekanisme juga lewat paripurna,” jelasnya. Keputusan ini penting untuk memastikan kredibilitas pansus.
Aksi demo pada Jumat (19/9) adalah bagian dari serangkaian unjuk rasa. Masyarakat Pati Bersatu terus menekan Bupati Sudewo. Tujuannya agar sang bupati legowo mengundurkan diri.
Gelombang massa memadati area depan kantor DPRD. Spanduk dan orasi menggema. Mereka menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap kepemimpinan Sudewo.
Dua tuntutan utama menjadi sorotan para demonstran. Pertama, Sudewo harus secara sukarela mundur dari jabatannya. Kedua, Partai Gerindra wajib memecatnya dari kader partai.
Kristoni, salah satu orator aksi, menyampaikan tuntutan ini dengan lantang. Ia berbicara mewakili suara ribuan warga. Kecewa terhadap kinerja bupati.
“Kami meminta kepada pimpinan partai Gerindra untuk segera memecat Sudewo,” serunya. Menurut Kristoni, Sudewo sudah tidak layak memimpin.
Ia melanjutkan, “memerintahkan mengundurkan diri sebagai Bupati Pati karena tidak layak.” Kata-kata ini menggambarkan frustrasi yang memuncak di tengah masyarakat.
Selain Gerindra, sorotan juga ditujukan kepada PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pati. Massa demo memiliki permintaan khusus terkait partai berlambang banteng itu.
Mereka meminta PDIP agar tidak mengganti Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sosok yang dimaksud adalah Teguh Bandang Waluyo.
“Kami meminta dengan tegas PDIP tidak mengganti atau mempertahankan Bandang sebagai ketua pansus,” ungkap Kristoni. Alasannya jelas dan kuat.
Menurut orator, Bandang dinilai masih sesuai dengan hukum berlaku. Pergantiannya dikhawatirkan akan menghambat proses pengungkapan kebenaran. Kredibilitas pansus menjadi taruhan.
“Jangan sekali kali mengganti ketua pansus karena saudara Bandang masih sesuai dengan hukum berlaku,” tegasnya. Pesan ini ditujukan langsung kepada pimpinan PDIP.
Situasi politik di Pati kini memanas. Tekanan dari publik semakin kuat. Gerindra dihadapkan pada dilema besar yang memerlukan respons cepat.
Keputusan DPC Gerindra Pati untuk mengusulkan pemecatan Sudewo adalah langkah berani. Ini menunjukkan respons terhadap desakan akar rumput. Namun, bola panas kini ada di tangan DPP.
Sementara itu, nasib Bupati Sudewo kian di ujung tanduk. Protes massal dan desakan politik mengancam posisinya. Baik sebagai kepala daerah maupun sebagai kader partai.
Rapat paripurna pekan depan akan menjadi penentu. Nasib Irianto Budi Utomo di pansus pemakzulan akan diputuskan. Ini adalah tahapan penting dalam proses pemakzulan.
Masyarakat Pati terus mengawal ketat setiap perkembangan. Mereka berharap suara mereka didengar. Perubahan nyata dapat segera terwujud demi kebaikan bersama.
Sorotan publik tertuju pada Jakarta dan Semarang. Keputusan DPP Gerindra dan DPD Gerindra Jawa Tengah sangat dinanti. Akankah mereka mengamini usulan DPC Pati?
Waktu akan menjawab apakah tuntutan rakyat Pati akan terpenuhi. Apakah Sudewo akan kehilangan jabatannya? Serta keanggotaan partainya yang selama ini menaunginya.
Pergolakan politik ini menunjukkan dinamika demokrasi yang sehat. Suara rakyat menjadi penentu arah. Masa depan kepemimpinan di Kabupaten Pati akan segera terkuak.
