ap – Ombudsman RI kembali mengingatkan pentingnya pengawasan. Ini terkait Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pelaksana utamanya. Tujuannya agar program berjalan sesuai harapan.
Program ambisius ini diinisiasi oleh Kemendikdasmen. Dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2025. Inpres ini fokus pada percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Termasuk juga pembangunan SMA Unggul Garuda dan digitalisasi pembelajaran.
Instruksi Presiden tersebut tidak hanya menyasar Kemendikdasmen. Sebanyak 12 kementerian terkait juga menerima arahan serupa. Kepala staf kepresidenan hingga gubernur dan bupati/wali kota juga terlibat. Ini menandakan keseriusan pemerintah.
Hal ini menunjukkan program revitalisasi sangat prioritas. Pelaksanaannya bersifat terintegrasi dan kolaboratif. Ada pengawasan ketat untuk mencapai target. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa.
Tujuan utama revitalisasi adalah meningkatkan kualitas infrastruktur. Sasarannya meliputi PAUD, SD, SMP, dan SMA. Peningkatan ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai program prioritas Kemendikdasmen, fokusnya jelas. Revitalisasi mencakup ruang kelas, guru, dan administrasi. Perpustakaan, toilet, laboratorium, dan UKS juga jadi perhatian. Semua demi lingkungan belajar yang layak.
Ada sejumlah tujuan spesifik yang ingin dicapai. Pertama, mutu dan pemerataan layanan pendidikan. Lingkungan belajar harus aman, nyaman, dan layak bagi siswa. Ini fundamental untuk masa depan bangsa.
Kedua, pembangunan sarana dan prasarana. Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas jadi kunci. Fasilitas pendukung lainnya juga tidak luput dari perhatian. Semua demi proses belajar mengajar yang optimal.
Ketiga, skema swakelola akan diterapkan. Ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Harapannya, ekonomi lokal dapat bergerak. Sebuah pendekatan yang memberdayakan komunitas.
Keempat, pengembangan sumber daya manusia melalui fasilitas sekolah. Ini penting, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Mereka juga berhak atas pendidikan berkualitas.
Banyak laporan dan keluhan masyarakat yang melatarbelakangi program ini. Bangunan sekolah sering rusak dan tidak layak pakai. Bahkan ada yang membahayakan keselamatan guru dan murid.
Oleh karena itu, program ini bersifat strategis. Sangat diperlukan untuk menjamin kesinambungan pendidikan nasional. Ini juga mendukung capaian visi Indonesia Emas 2045. Sebuah investasi jangka panjang.
Proyek skala nasional ini membutuhkan anggaran besar. Kemendikdasmen mencatat total Rp17,1 triliun dialokasikan. Angka yang fantastis untuk perbaikan fasilitas pendidikan.
Dari target 13.834 unit sekolah, progresnya menggembirakan. Hingga awal September 2025, 11.179 satuan pendidikan sudah melengkapi administrasi. Mereka juga telah menandatangani perjanjian kerja sama.
Pada Oktober 2025, lebih dari 800 unit sekolah diprediksi selesai fisik. Kemendikdasmen optimis target akhir 2025 tercapai. Seluruh sasaran revitalisasi akan tuntas tepat waktu.
Mekanisme pencairan dana dilakukan dua tahap. Tahap pertama 70 persen dan tahap kedua 30 persen. Ini untuk memastikan akuntabilitas dan progres kerja.
Per 8 September 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan dana tahap pertama. Sebanyak 9.595 sekolah menerima 70 persen pagu bantuan. Tahap kedua akan cair setelah fisik mencapai 70 persen.
Progres ini merupakan bagian dari PHTC (program hasil terbaik cepat). Ini dilakukan melalui skema swakelola. Tiga pembaruan utama menyertai program ini.
Pertama, dana revitalisasi tidak lagi dikelola KemenPU. Kini, Kemendikdasmen yang bertanggung jawab penuh. Ini menyederhanakan birokrasi penyaluran dana.
Kedua, dana disalurkan langsung ke rekening sekolah. Pengelolaannya dilakukan secara swakelola. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam proses ini.
Ketiga, pelaksanaan teknis pembangunan melibatkan P2SP. Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan ini melibatkan masyarakat. Mereka didampingi tim teknis perencana dan pengawas.
P2SP adalah tim yang dibentuk di setiap sekolah penerima program. Tim ini bertanggung jawab penuh atas teknis pembangunan. Ini adalah bentuk desentralisasi dan pemberdayaan.
Ada sejumlah peran krusial P2SP. Pertama, merancang, membelanjakan, dan membangun fasilitas. Semua harus sesuai petunjuk teknis dan kebutuhan sekolah.
Kedua, mengelola dana secara transparan dan akuntabel. Dana yang langsung masuk ke rekening sekolah menjadi tanggung jawab mereka. Akuntabilitas menjadi prioritas utama.
Ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat dan profesional. Tim teknis profesional juga akan mendampingi proses pembangunan. Ini untuk memastikan kualitas hasil pekerjaan.
Keempat, menyusun laporan keuangan yang detail. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Transparansi adalah kunci sukses program.
Sejatinya, mekanisme swakelola bukanlah hal baru. Pendekatan ini sudah lebih dari 20 tahun diterapkan. Ini bagian dari kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Sekolah diberi kewenangan penuh dalam merancang dan membangun. Mereka juga wajib mempertanggungjawabkan anggaran. Dukungan masyarakat dan tenaga profesional menjadi pilar.
Dengan peralihan pengelolaan dana ke Kemendikdasmen, dan mekanisme swakelola, dana terserap langsung. Sekolah dan P2SP dapat melibatkan masyarakat setempat. Ini diharapkan berdampak positif pada ekonomi lokal.
Revitalisasi sekolah punya dampak ekonomi signifikan dan berlapis. Terutama dengan mekanisme partisipasi masyarakat. Ini dapat menggerakkan perekonomian lokal secara nyata.
Pertama, penciptaan lapangan kerja lokal. Proyek pembangunan membutuhkan banyak tenaga kerja. Warga sekitar bisa terlibat sebagai pekerja bangunan atau pengrajin. Ini memberi penghasilan langsung bagi mereka.
Kedua, peningkatan perputaran uang di ekonomi lokal. Dana revitalisasi akan dibelanjakan untuk bahan baku. Pembayaran upah juga diberikan kepada pekerja lokal. Ini meningkatkan sirkulasi uang di daerah.
Pembelian bahan baku dari pemasok lokal sangat penting. Pembayaran upah kepada pekerja lokal juga signifikan. Hal ini dapat mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat. Mereka akan merasakan langsung manfaatnya.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas jangka panjang. Lingkungan belajar yang baik meningkatkan kualitas pendidikan. Fasilitas modern membuat siswa lebih siap belajar.
Anak-anak yang sehat dan berpendidikan akan lebih produktif. Ini menghasilkan tenaga kerja daerah yang lebih terampil. Dampaknya pada produktivitas dan daya saing ekonomi daerah di masa depan.
Keempat, literasi digital dan akses pasar. Jika revitalisasi mencakup digitalisasi, ini sangat membantu. Penyediaan listrik stabil dan internet membuka akses. Masyarakat di daerah terpencil bisa mengejar ketertinggalan.
Tenaga kerja lokal bisa terhubung dengan pasar digital. Mereka dapat menjual produk UMKM secara online. Akses pelatihan jarak jauh dan informasi harga pasar lebih mudah. Ini adalah jembatan menuju ekonomi digital.
Kelima, rasa kepemilikan dan kolaborasi masyarakat. Keterlibatan dalam pembangunan menumbuhkan rasa memiliki. Ini menciptakan iklim kolaboratif antara sekolah dan komunitas. Inisiatif lokal lainnya bisa tumbuh.
Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran besar untuk program ini. Ribuan satuan pendidikan menjadi target. Ini bukan sekadar perbaikan fisik semata.
Program ini adalah investasi strategis. Tujuannya “merevitalisasi” masa depan bangsa. Sekaligus mendorong pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh. Sebuah langkah maju yang patut diapresiasi.
Anggaran belasan triliun rupiah ini sangat krusial. Masyarakat harus turut mengawal pelaksanaannya. Tujuannya agar program tepat sasaran, tepat guna, dan tepat target.
Diharapkan, program ini menjadi proyek percontohan. Sebuah inisiatif yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transparansi dan akuntabilitas adalah kuncinya.
Semoga Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 ini sukses. Ini demi masa depan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebuah harapan besar untuk generasi mendatang.
