ap – Paripurna DPR RI, Selasa (23/9), menjadi saksi penting kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memaparkan poin-poin krusial dalam rapat di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta.
Fokus utamanya: penguatan sektor pendidikan dan tata kelola anggaran yang lebih baik. Said Abdullah menyampaikan ini dalam rapat paripurna ke-V masa sidang I tahun anggaran 2025-2026.
Dalam pidatonya, Said Abdullah secara tegas menyoroti urgensi penguatan sektor pendidikan. Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai.
Said menyebutkan bahwa pendidikan adalah pilar utama kemajuan bangsa. Anggaran minimal 20 persen harus dialokasikan untuk sektor ini. Hal tersebut, kata Said, merupakan amanat langsung dari konstitusi negara.
“Pemerintah wajib memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan,” tegas Said dalam pidatonya.
Alokasi ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, Said melihatnya sebagai investasi strategis.
Ini adalah langkah konkret dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. SDM terampil dan kompetitif akan menjadi fondasi kuat. Mereka akan mendorong transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus. Said juga mengingatkan pentingnya efektivitas belanja pemerintah. Belanja harus menghasilkan kinerja nyata.
Bukan hanya sekadar output kegiatan atau laporan belaka. “Pemerintah harus memastikan bahwa belanja pemerintah menghasilkan kinerja yang berprestasi; bukan hanya sekedar setiap program menghasilkan output kegiatan, laporan dan dokumen,” ujar Said.
Inovasi dan keberlanjutan program menjadi perhatian utama. Anggaran harus memberikan dampak positif yang terukur. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci.
Program Makan Bergizi Gratis pun tak luput dari perhatian Said. Ia menyerukan perbaikan tata kelola. Tujuannya agar program ini benar-benar efektif.
Program ini harus mendukung peningkatan gizi anak sekolah secara optimal. Kesehatan dan kecerdasan anak adalah prioritas. Selain itu, Said juga menyuarakan kekhawatiran.
Pengurangan transfer ke daerah (TKD) dapat berdampak negatif. Ia meminta pemerintah memastikan hal itu tidak mengganggu layanan pendidikan di daerah. Pendidikan di pelosok negeri harus tetap terjamin.
Pemerataan kualitas pendidikan menjadi tantangan besar. “Memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, dan memperhatikan dampak akibat berkurangnya anggaran transfer ke daerah,” ujarnya.
Ini adalah langkah krusial untuk menjaga stabilitas sektor pendidikan. Lebih lanjut, Said Abdullah menyebutkan RAPBN 2026 memiliki peran vital. Ia disiapkan sebagai “alat negara” yang tangguh.
Alat ini penting untuk menghadapi dinamika global yang kian tak menentu. Gejolak ekonomi dan politik dunia menuntut respons sigap. Kesiapan fiskal menjadi penentu stabilitas.
“Apakah APBN 2026 akan menjadi alat yang tangguh bagi pemerintah tentu itu akan kembali ke pemerintah sendiri,” sambungnya. Tanggung jawab besar ada di pundak pemerintah.
Pengelolaan yang cermat akan menentukan keberhasilan. Said menjelaskan bahwa RAPBN 2026 telah melewati proses panjang. Berbagai pembahasan dan pertimbangan telah dilakukan.
Ini memastikan APBN tahun depan dapat menjadi kekuatan fiskal yang kokoh. Kekuatan fiskal yang tangguh dibutuhkan Indonesia. Terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
“Kami terus berupaya semaksimal mungkin menjadikan RAPBN menjadi karya yang menjawab tantangan dan menjadi peluang. Dengan demikian Pemerintah perlu gesit kreatif dan inovatif memanfaatkan kekuatan fiskal pada RAPBN 2026,” pungkasnya.
Kerja keras Banggar DPR patut diapresiasi. Berdasarkan keputusan rapat paripurna, RAPBN 2026 menetapkan postur anggaran yang signifikan. Pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.153,6 triliun.
Angka ini mengalami kenaikan Rp5,9 triliun dari usulan awal. Peningkatan ini menunjukkan optimisme. Perekonomian nasional diharapkan terus membaik.
Penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung pendapatan. Sektor ini dipatok sebesar Rp2.693,7 triliun. Angka tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun.
Penerimaan pajak ini tetap dari usulan sebelumnya. Stabilitas penerimaan pajak menjadi indikator penting. Selain itu, kepabeanan dan cukai juga berkontribusi.
Sektor ini disepakati Rp336 triliun. Angka ini naik Rp1,7 triliun dari proyeksi awal. Kenaikan ini menunjukkan potensi penerimaan yang lebih tinggi.
Strategi pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga memiliki peran. PNBP mencapai Rp459,2 triliun.
Sektor ini meliputi berbagai sumber penerimaan negara. Mulai dari layanan publik hingga pengelolaan sumber daya alam. Hibah, sebagai komponen pendapatan lainnya, tetap Rp0,66 triliun.
Kontribusi hibah tetap stabil. Ini menunjukkan dukungan internasional yang konsisten. Di sisi lain, belanja negara juga mengalami penyesuaian. Total belanja negara disepakati sebesar Rp3.842,7 triliun.
Angka ini meningkat Rp56,2 triliun dari rencana sebelumnya. Peningkatan belanja ini mencerminkan kebutuhan pembangunan. Juga prioritas pemerintah dalam berbagai sektor.
Belanja pemerintah pusat sendiri mencapai Rp3.149,7 triliun. Angka ini dibagi menjadi dua komponen utama. Belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan Rp1.510,5 triliun.
Belanja ini akan dialokasikan untuk operasional dan program-program K/L. Efektivitas penyerapan anggaran K/L menjadi sorotan. Sedangkan belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp1.639,1 triliun.
Komponen ini mencakup berbagai pengeluaran. Termasuk pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja lainnya. Pengelolaan belanja ini harus efisien.
Transfer ke daerah (TKD) juga mengalami peningkatan. TKD ditetapkan Rp693 triliun. Angka ini naik Rp43 triliun dari proyeksi awal.
Kenaikan TKD ini diharapkan memperkuat fiskal daerah. Ini penting untuk mendukung pembangunan dan layanan publik di tingkat lokal. Dana desa dan DAU/DAK menjadi bagian penting dari TKD.
Dalam RAPBN 2026, keseimbangan primer diproyeksikan positif. Angkanya mencapai Rp89,7 triliun. Keseimbangan primer adalah indikator penting.
Ini menunjukkan kemampuan pemerintah membayar bunga utang. Namun, defisit anggaran masih akan terjadi. Defisit diproyeksikan sebesar Rp689,1 triliun.
Angka ini setara dengan 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pengendalian defisit tetap menjadi tantangan. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas fiskal.
Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan anggaran. Nilai pembiayaan ini sama dengan besaran defisit. Strategi pembiayaan akan melibatkan penerbitan surat utang negara.
Juga bisa dari pinjaman lainnya. Kehati-hatian dalam mencari sumber pembiayaan sangat penting. Ini untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Manajemen utang yang prudent adalah kuncinya. RAPBN 2026 kini telah disepakati. Ini menjadi peta jalan fiskal bagi Indonesia. Said Abdullah menekankan pentingnya pendidikan dan efektivitas belanja.
Pengelolaan anggaran yang baik adalah fondasi. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan postur yang telah disepakati, pemerintah memiliki tugas besar.
Yaitu mengimplementasikan anggaran secara tepat. Juga gesit, kreatif, dan inovatif. Ini adalah kunci untuk menjadikan RAPBN 2026 sebagai kekuatan fiskal yang tangguh.
Kekuatan yang mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang. Demi kemajuan Indonesia yang berkelanjutan. Semua pihak berharap RAPBN ini membawa manfaat maksimal.
