ap – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis (MBG).
Desakan ini muncul setelah serangkaian kasus keracunan makanan dilaporkan di berbagai daerah.
Program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah itu kini berada di bawah sorotan tajam.
Puan menekankan pentingnya evaluasi total untuk mencegah insiden serupa terulang kembali.
Dia menyerukan agar semua pihak tidak saling menyalahkan, melainkan berkolaborasi dalam mencari solusi.
“Evaluasinya itu harus dilakukan secara total,” kata Puan setelah rapat paripurna DPR pada Selasa (23/9).
“Jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” imbuhnya.
Komentar Puan menggarisbawahi urgensi penanganan masalah ini secara komprehensif.
DPR RI sendiri berencana untuk turun langsung ke lapangan.
Anggota dewan akan mengunjungi dapur-dapur penyedia makanan.
Mereka juga akan memeriksa langsung kondisi di sekolah-sekolah penerima program.
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi akar masalah dari insiden keracunan.
“Kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG,” jelas Puan.
Hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung permasalahan yang terjadi.
DPR ingin memastikan apakah masalahnya ada di dapur persiapan atau justru di lingkungan sekolah.
“Sebenarnya, masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya,” kata Puan lagi.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas dari hulu ke hilir.
Situasi ini diperparah dengan data lonjakan kasus keracunan yang sangat mengkhawatirkan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat peningkatan drastis.
Lebih dari seribu siswa keracunan dalam kurun waktu satu minggu saja.
Data JPPI hingga 14 September lalu menunjukkan 5.360 kasus keracunan MBG.
Angka ini terus melonjak signifikan.
Per 21 September, total kasus mencapai 6.452.
Ini berarti ada penambahan 1.092 kasus hanya dalam kurun waktu tujuh hari.
Peningkatan ini menunjukkan masalah yang mendalam dan meluas.
Beberapa provinsi mencatat angka kasus tertinggi.
Jawa Barat memimpin dengan 2.012 kasus keracunan.
Diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan 1.047 kasus.
Jawa Tengah melaporkan 722 kasus yang serupa.
Bengkulu mencatat 539 kasus keracunan.
Sulawesi Tengah juga tidak luput dengan 446 kasus.
Angka-angka ini menyoroti distribusi masalah yang merata di berbagai wilayah.
Meskipun demikian, penghentian program MBG tidak semudah yang dibayangkan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menjelaskan bahwa hal tersebut sulit dilakukan.
Program ini dianggap strategis bagi pemerintahan Presiden Prabowo.
Anggaran untuk pelaksanaan program ini juga sudah disiapkan secara matang.
“Presiden merasa program ini strategis yang ingin dijalankan,” kata Charles Honoris.
“Dan anggarannya juga sudah disiapkan,” tambahnya dalam rapat Komisi IX, Senin (22/9).
Oleh karena itu, solusi yang paling mungkin adalah fokus pada penekanan angka keracunan.
Alih-alih menghentikan, upaya harus diarahkan pada perbaikan kualitas dan pengawasan.
Pemerintah dan DPR perlu bekerja sama untuk memastikan keamanan makanan.
Ini merupakan tantangan besar untuk menjaga program tetap berjalan namun aman.
Keseimbangan antara ambisi program dan keselamatan siswa harus ditemukan.
Standar kebersihan dan sanitasi harus diperketat di setiap tahap.
Dari proses pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan di sekolah.
Edukasi kepada pihak sekolah dan penyedia makanan juga krusial.
Mereka harus memahami prosedur penanganan makanan yang aman dan higienis.
Peninjauan ulang rantai pasok dan kualitas bahan makanan sangat diperlukan.
Pemeriksaan rutin dan mendadak bisa menjadi alat pengawasan yang efektif.
Sanksi tegas harus diberikan kepada pihak yang melanggar standar kesehatan.
Transparansi informasi mengenai insiden dan penanganannya juga penting.
Ini untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Puan dan Charles Honoris memiliki perspektif berbeda namun saling melengkapi.
Satu pihak menuntut evaluasi menyeluruh, pihak lain melihat realitas anggaran.
Kedua pandangan ini membentuk kerangka kerja untuk perbaikan ke depan.
Program MBG adalah inisiatif penting untuk masa depan anak bangsa.
Namun, keamanan dan kesehatan mereka adalah prioritas utama.
Kasus keracunan ini menjadi alarm keras bagi semua pemangku kepentingan.
Respons cepat dan tepat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini.
Keberlanjutan program bergantung pada kemampuan pemerintah untuk beradaptasi.
Mereka harus mampu mengatasi tantangan kualitas dan keamanan makanan.
Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah konkret yang akan diambil.
