JAKARTA – Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, pada Selasa (20/01/2026) menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga independensi Bank Indonesia (BI). Penegasan ini muncul setelah nilai tukar rupiah anjlok ke rekor terendah dalam perdagangan intraday, dipicu oleh kekhawatiran pasar terhadap potensi campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter. Mata uang Garuda sempat menyentuh level Rp16.985 per dolar AS, sebelum sedikit menguat setelah pernyataan tersebut.
Kekhawatiran investor memuncak menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menominasikan keponakannya, Erwin Rijanto Djiwandono, sebagai salah satu calon Dewan Gubernur BI. Langkah ini memicu spekulasi tentang otonomi Bank Indonesia dan kemampuannya untuk mengambil keputusan moneter secara independen, terutama di tengah target pertumbuhan ekonomi ambisius yang dicanangkan oleh pemerintahan baru. Pasar mengamati dengan saksama setiap indikasi yang dapat mengikis kepercayaan terhadap institusi keuangan utama negara.
Selain itu, pasar juga mencermati program-program fiskal pemerintah yang berpotensi memperlebar defisit anggaran. Trinh Nguyen, ekonom senior untuk Asia berkembang di Natixis Corporate & Investment Banking, mengungkapkan pandangannya. “Kekhawatiran sudah ada sebelum penunjukan karena investor mempertanyakan program makan siang gratis dan dampaknya terhadap keunggulan Indonesia – yaitu utang fiskal rendah dan aturan ketat defisit fiskal 3% dari PDB,” kata Trinh Nguyen, seperti dilansir Reuters. Investor mengkhawatirkan beban fiskal dari program seperti makan siang sekolah gratis yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo.
Gejolak pasar serupa juga terjadi pada September tahun sebelumnya, ketika Prabowo secara mengejutkan mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seorang tokoh yang dikenal konservatif dalam fiskal. Penggantian ini, diikuti oleh kekhawatiran akan erosi kredibilitas fiskal yang telah diperjuangkan, membuat independensi Bank Indonesia menjadi sorotan utama bagi investor. Pasar keuangan global sensitif terhadap perubahan kepemimpinan dan kebijakan, terutama di negara berkembang.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali meyakinkan pasar tentang komitmen pemerintah terhadap otonomi BI. “BI akan tetap independen dan tidak akan mendanai program pemerintah,” tegas Purbaya, seperti dilaporkan Reuters. Pernyataan ini bertujuan untuk meredakan kekhawatiran bahwa BI akan dipaksa untuk mencetak uang atau membeli obligasi pemerintah untuk membiayai program-program ekspansif yang belum tentu sesuai dengan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas harga.
Bank Indonesia sendiri telah berulang kali menegaskan akan terus melakukan intervensi di pasar mata uang untuk menstabilkan rupiah. Pelemahan rupiah hingga saat ini diklaim memiliki dampak terbatas pada inflasi, yang masih berada di dalam atau bahkan di bawah target bank sentral sejak pertengahan 2023. BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan dewan gubernur berikutnya untuk membatasi tekanan lebih lanjut terhadap rupiah dan menjaga daya tarik investasi.
Meskipun jaminan telah diberikan, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun naik 3,3 basis poin menjadi 6,33%, mencapai level tertinggi dalam lebih dari tiga bulan. Ini mengindikasikan bahwa sebagian investor masih menuntut premi risiko yang lebih tinggi, mencerminkan ketidakpastian yang masih ada. Trinh Nguyen memperkirakan rupiah akan berkinerja lebih rendah dibandingkan mata uang Asia lainnya dalam jangka pendek, seiring dengan sentimen kehati-hatian investor.
Namun, Purbaya Yudhi Sadewa berupaya menenangkan kekhawatiran pasar mengenai depresiasi mata uang. “Meskipun rupiah telah melemah, secara persentase jumlahnya hanya sedikit, sehingga sistem seharusnya sudah terbiasa dengan ini,” kata Purbaya, seperti dilansir The Jakarta Post, menambahkan bahwa dampak terhadap ekonomi sangat minimal. Dia juga menyatakan keyakinannya bahwa rupiah akan menguat di masa mendatang, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat seperti pertumbuhan yang stabil dan tingkat utang yang terkendali.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada tahun 2029, naik dari sekitar 5% saat ini. Pencapaian target ini akan sangat bergantung pada stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor, yang salah satunya didukung oleh independensi kebijakan moneter. Oleh karena itu, menjaga kredibilitas Bank Indonesia akan menjadi kunci dalam menavigasi tantangan ekonomi di masa mendatang dan menarik investasi yang diperlukan untuk mencapai visi pertumbuhan tersebut.
