ap – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mengambil langkah nyata. Sebuah Gerakan Pangan Murah (GPM) khusus digulirkan. Program ini hadir sebagai respons cepat terhadap dampak kerusuhan.
Sasaran utamanya adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Solo. Mereka adalah kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan pasca-unjuk rasa. Peristiwa kerusuhan itu terjadi pada Jumat, 29 Agustus lalu, meninggalkan jejak kerusakan.
Inisiatif GPM Pemprov Jateng ini memiliki tujuan ganda. Pertama, meringankan beban UMKM yang usahanya terganggu. Kedua, menjadi bagian dari upaya mengintervensi tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran, khususnya beras.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Solo, Wahyu Kristina, memberikan penjelasan. Ia menyoroti perbedaan fokus antara Pemkot dan Pemprov. Pemkot Solo melalui TPID sudah berupaya menstabilkan harga beras.
Namun, kata Kristina, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi juga menurunkan tim. Tim ini secara spesifik ditugaskan membantu UMKM. Ini menunjukkan komitmen provinsi untuk menyasar langsung korban kerusuhan.
Bantuan dari Pemprov Jateng tidak datang tanpa detail. Gelontoran program GPM ini hadir dalam bentuk paket kebutuhan pokok. Isinya meliputi beras SPHP 5 kilogram, gula pasir, minyak goreng, dan telur.
Penyaluran bantuan ini difokuskan pada wilayah yang paling terdampak. Kelurahan Semanggi, Kerten, dan Joglo menjadi prioritas utama. Di sanalah banyak pelaku UMKM yang mengalami kerugian akibat insiden tersebut.
Wahyu Kristina, yang akrab disapa Mbak Ina, menekankan prioritas ini. “Pelaku UMKM yang terdampak kerusuhan di Solo mendapatkan prioritas bantuan lewat program GPM,” ujarnya tegas. Program ini disambut suka cita oleh penerima.
Harga yang ditawarkan dalam GPM ini pun sangat terjangkau. Beras SPHP dengan volume 5 kg dijual seharga Rp55.000. Telur ayam dihargai Rp22.000 per kilogram, serta gula pasir dengan harga yang kompetitif.
Sementara itu, Bulog Surakarta juga tak tinggal diam. Mereka menyatakan kesiapan penuh. Sebanyak 29.000 ton beras SPHP telah disediakan untuk intervensi pasar.
Pasokan besar ini akan tersedia hingga Desember 2025 mendatang. Tujuannya jelas, untuk menekan harga beras yang melambung tinggi. Ini juga untuk menjaga ketersediaan stok di pasaran.
Cakupan wilayah intervensi Bulog Surakarta sangat luas. Enam kabupaten dan satu kota di Solo Raya akan merasakan dampaknya. Program GPM ini menjadi ujung tombak pengendalian inflasi.
Pimpinan Bulog Surakarta, Tatang Haryanto, menegaskan hal tersebut. Ia didampingi oleh Wakil Pimpinan Dicky Yusfarino saat memberikan keterangan. Mereka memastikan penugasan ini berjalan lancar.
Pelaksana di lapangan melibatkan berbagai pihak. TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah bersinergi kuat. Kolaborasi ini memastikan distribusi beras SPHP sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Hingga akhir Agustus lalu, distribusi beras SPHP sudah mencapai angka signifikan. Lebih dari 5.000 ton beras telah tersebar. Ini mencakup enam kabupaten dan satu kota di wilayah Solo Raya.
Dicky Yusfarino menambahkan detail penting mengenai distribusi ini. Volume beras yang disebar ke setiap kabupaten tidaklah sama. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
Klaten dan Wonogiri menjadi dua kabupaten yang menerima alokasi terbesar. Masing-masing mendapatkan kuota hingga 4.000 ton. Pasokan ini dijadwalkan akan mengalir hingga akhir tahun nanti.
Kabupaten lain seperti Boyolali, Sragen, Karanganyar, dan Sukoharjo juga menerima. Kota Solo sendiri masuk dalam daftar penerima. Alokasi ini diharapkan mampu menstabilkan harga di seluruh Solo Raya.
“Gelontoran yang lumayan besar karena dilaksanakan serentak,” kata Dicky. Distribusi dalam sehari bisa mencapai 320 ton lebih di seluruh kecamatan se-Solo Raya. Ini adalah skala operasi yang masif.
Untuk bulan September ini, Bulog akan terus memantau situasi. Distribusi juga akan berdasar pada pengajuan dari pemerintah daerah. Harga beras di pasar masih menunjukkan tren kenaikan, sehingga intervensi terus dibutuhkan.
Ada fenomena menarik di Wonogiri. Penjualan beras SPHP di sana tidak pernah habis terserap. Dicky Yusfarino mengakui situasi ini sebagai sebuah kekhasan lokal.
Masyarakat Wonogiri, terutama di wilayah selatan, memiliki ketahanan pangan kuat. Mereka mampu mencukupi kebutuhan beras sendiri. Stok gabah tidak seluruhnya dijual saat musim panen tiba.
Lebih dari itu, warga Wonogiri juga memiliki stok pangan non-beras. Sumber pangan alternatif ini menjadikan mereka tidak terlalu terpengaruh. Kenaikan harga beras di pasar tidak begitu terasa dampaknya bagi mereka.
“Banyak warga Wonogiri, terutama di wilayah selatan, punya stok pangan beras dan non-beras yang cukup,” sambung Dicky. Karena itu, konsentrasi Bulog di Wonogiri lebih difokuskan pada wilayah utara.
Area seperti Selogiri menjadi perhatian khusus Bulog. Di sana, masyarakat mungkin lebih merasakan dampak kenaikan harga. Strategi distribusi disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP) Wonogiri, Sutardi, menguatkan pernyataan tersebut. Ia menegaskan, gelontoran SPHP di Wonogiri selatan memang tidak terlalu banyak.
Bahkan, jumlah yang sedikit itu pun tidak terserap habis. Sutardi mengaitkan ini dengan kearifan lokal yang kuat. Ketahanan pangan beras dan non-beras di Wonogiri dikelola dengan baik oleh masyarakatnya.
Dari rencana kuota 4.000 ton untuk Wonogiri hingga Desember nanti, realisasi penyerapan masih minim. Hingga akhir Agustus 2025, beras SPHP yang beredar melalui GPM belum mencapai 120.000 kg atau 120 ton. Angka ini jauh di bawah target.
Bulog Surakarta memilih untuk tidak berspekulasi. Terkait apakah 29.000 ton beras SPHP bisa terserap habis hingga Desember mendatang. Nanang menegaskan pendekatan mereka yang pragmatis.
“Kita akan terus mencermati pergerakan harga beras di pasar,” ujarnya. Keputusan distribusi akan sangat bergantung pada permintaan. Permintaan itu akan datang dari institusi seperti Polri, TNI, dan juga Pemerintah Daerah. (WJ/E-1)
