ap – Fraksi Gerindra DPR menyuarakan peringatan keras. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta waspada. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta menjadi sorotan utama. Situasi ini disebut berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi nasional.
Bambang Haryadi, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, tampil menyampaikan kekhawatiran ini. Ia menegaskan pentingnya perhatian serius. Pernyataan tersebut muncul saat dikonfirmasi pada Kamis (18/9/2025). Fokus utama ada pada manajemen rantai pasok.
“Kementerian ESDM harus memerhatikan stabilitas rantai pasok, distribusi,” ujar Bambang. Penekanan ini menunjukkan krusialnya jalur penyaluran BBM. Tanpa distribusi yang lancar, pasokan akan terhambat.
Stabilitas rantai pasok bukan sekadar jargon teknis. Ini adalah fondasi kelangsungan ekonomi. Setiap mata rantai, mulai dari produksi hingga konsumen akhir, harus berfungsi optimal. Kegagalan di satu titik dapat menimbulkan efek domino.
Gerindra secara tegas menyatakan. Kebijakan apapun yang diambil oleh Kementerian ESDM harus mempertimbangkan aspek rantai pasok. Ini bukan pilihan, melainkan keharusan mutlak. Kebijakan yang salah bisa memperparah keadaan.
Selain itu, Bambang Haryadi juga menyoroti nasib pekerja. Mereka yang terdampak dari kelangkaan BBM di SPBU swasta memerlukan perlindungan. Ratusan, bahkan ribuan, individu bergantung pada sektor ini.
Kelangsungan hidup para pekerja ini menjadi perhatian serius. Ketika pasokan terganggu, pendapatan mereka pun terancam. Ini menciptakan masalah sosial yang lebih luas.
“Setiap kebijakan untuk memperkuat negara harus mempertimbangkan rantai pasok, juga harus mempertimbangkan keberlangsungan pekerja,” tutur Bambang. Pernyataan ini menggarisbawahi dimensi kemanusiaan. Kebijakan pembangunan harus berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Aspek sosial ekonomi menjadi integral dalam perumusan kebijakan energi. Gerindra mendorong agar dampak terhadap masyarakat kecil selalu dihitung. Keberlanjutan lapangan kerja adalah prioritas.
Bambang Haryadi juga mengangkat isu perbedaan jumlah SPBU. Perbandingan antara Pertamina dan swasta sangat mencolok. Ini menjadi faktor penting dalam analisis kelangkaan.
Pertamina, sebagai entitas negara, memiliki jangkauan yang masif. Mereka mengoperasikan 6.400 SPBU. Angka ini belum termasuk 6.700 Pertashop yang tersebar.
Jaringan Pertamina menjangkau hingga pelosok negeri. Ini memastikan ketersediaan BBM bagi sebagian besar masyarakat. Infrastruktur mereka jauh lebih superior.
Di sisi lain, SPBU swasta jumlahnya sangat terbatas. Mereka hanya memiliki kurang lebih 450 unit. Angka ini hanya sekitar lima persen dari total SPBU Pertamina.
Kesenjangan ini menunjukkan kerentanan SPBU swasta. Mereka memiliki daya tawar dan cadangan yang lebih kecil. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah terimbas masalah pasokan.
Oleh karena itu, Bambang meminta ESDM agar lebih berhati-hati. Setiap langkah yang diambil harus melalui perhitungan matang. Potensi gejolak harus diminimalisir.
“ESDM harus lebih berhati-hati, jangan sampai ada kelangkaan BBM yang menyebabkan public trust kepada pemerintah menurun,” imbuh Bambang. Kepercayaan publik adalah taruhan besar.
Penurunan kepercayaan ini bisa berdampak jangka panjang. Integritas dan legitimasi pemerintah dapat terkikis. Isu BBM seringkali sensitif di mata masyarakat.
Pimpinan Komisi XII DPR ini menegaskan. Seharusnya setiap kebijakan sudah memuat mitigasi yang komprehensif. Tujuannya adalah mencegah kegaduhan di masyarakat.
Mitigasi bukan sekadar respons, tetapi pencegahan proaktif. Analisis risiko harus dilakukan sejak awal. Ini termasuk skenario terburuk dan solusinya.
Dia menyebut pentingnya meminimalisir kegaduhan. Potensi kegaduhan ini bisa mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Stabilitas politik adalah kunci.
Pemerintahan baru memerlukan lingkungan yang kondusif. Fokus pada pembangunan dan janji-janji kampanye. Gangguan publik bisa mengalihkan energi dan sumber daya.
“Kita berharap dalam pembuatan kebijakan sebaiknya dilakukan mitigasi yang komprehensif agar tidak menimbulkan kegaduhan publik yang mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Bambang. Ini adalah pesan politik yang jelas.
Gerindra berharap ESDM dapat merespons dengan bijak. Sinergi antar kementerian juga diperlukan. Penanganan isu krusial seperti BBM membutuhkan kolaborasi.
Artikel ini bertujuan untuk menyampaikan peringatan serius. Kelangkaan BBM bukan hanya masalah teknis. Ia punya dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang luas.
Harapan Fraksi Gerindra DPR jelas. Pemerintah harus memastikan ketersediaan BBM. Ini demi stabilitas negara dan kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan yang baru.
