ap – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, angkat bicara. Ia merespons isu hangat di tengah masyarakat. Perihal gaji anggota DPR nonaktif yang terus mengalir.
Termasuk nama Adies Kadir, kolega dari fraksinya. Adies kini menjadi sorotan utama publik. Situasinya memicu beragam pertanyaan.
Bahlil mulanya dicecar pertanyaan mengenai Adies. Peluang Pergantian Antar Waktu (PAW) menjadi topik utama. Ia lalu menegaskan kembali posisi partai.
Partai Golkar telah menetapkan status Adies. Ia kini resmi dinonaktifkan sebagai anggota DPR. Keputusan ini bersifat final di internal partai.
“Kemarin dari DPP seperti yang sudah disampaikan sekjen,” kata Bahlil. “Bahwa Pak Adies Kadir sudah dinonaktifkan.” Pernyataan itu ia sampaikan di Jakarta.
Tepatnya di Istana Kepresidenan, pada Senin, 1 September 2025. Penjelasan ini berusaha menenangkan situasi. Namun, isu gaji tetap menjadi ganjalan.
Bahlil kemudian dihadapkan pertanyaan lebih lanjut. Yaitu, tentang anggota dewan nonaktif yang masih menerima gaji. Ini adalah inti keresahan publik.
Ia menyatakan perlu pendalaman. Investigasi akan dilakukan di internal partai. Untuk mencari tahu duduk permasalahan secara komprehensif.
“Iya nanti kita lihat,” ujarnya singkat. Kalimat itu mengisyaratkan proses panjang. Golkar berjanji akan menindaklanjuti.
Pernyataan Bahlil ini muncul setelah serangkaian kejadian. Situasi ini bermula dari keputusan internal Golkar. Terkait Adies Kadir.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengumumkan penonaktifan Adies. Keputusan itu diumumkan secara resmi.
Adies dinonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Penonaktifan itu berlaku sejak Senin, 1 September 2025.
Sarmuji menjelaskan latar belakang keputusan ini. Ini adalah langkah pendisiplinan. Serta menjaga etika sebagai wakil rakyat.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir,” kata Sarmuji kepada wartawan. “Sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.” Pengumuman itu disampaikan Minggu, 31 Agustus.
Sarmuji juga menyampaikan pesan penting. Aspirasi masyarakat akan selalu didengar Golkar. Termasuk isu-isu sensitif semacam ini.
Ia juga menyampaikan dukacita mendalam. Terkait tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi. Insiden itu terjadi belakangan ini.
Adies Kadir sendiri bukan nama baru di kancah politik. Ia menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Posisinya cukup strategis.
Namanya sempat menjadi buah bibir. Beberapa waktu lalu ia membahas tunjangan DPR RI. Penjelasannya kala itu memicu perdebatan.
Adies sempat mengumumkan kenaikan tunjangan. Beberapa komponen tunjangan mengalami peningkatan signifikan. Hal ini sontak menarik perhatian.
Tunjangan beras, misalnya. Naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta. Peningkatan ini cukup substansial.
Lalu, tunjangan transportasi (bensin) juga melonjak. Dari sebelumnya Rp 4-5 juta menjadi Rp 7 juta. Kenaikan yang cukup drastis.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja,” kata Adies. “Tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik.” Ia memberikan alasan.
Ia bahkan menambahkan, “Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan.” Pernyataan ini cukup kontroversial.
Adies menutupnya dengan ucapan terima kasih. Atas kenaikan tunjangan tersebut. Pernyataan itu dibuat pada Selasa, 19 Agustus.
Kini, pertanyaan kembali muncul. Apakah seorang anggota dewan yang dinonaktifkan masih berhak menerima gaji dan tunjangan? Ini menjadi polemik.
Publik menyoroti keadilan. Di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Tunjangan dan gaji wakil rakyat menjadi isu sensitif.
Sikap Bahlil yang akan mendalami kasus ini penting. Ini menunjukkan bahwa Golkar serius. Dalam menanggapi suara masyarakat.
Proses pendalaman internal harus transparan. Hasilnya harus diumumkan ke publik. Demi menjaga kepercayaan yang telah diberikan.
Masyarakat membutuhkan kejelasan. Mengenai tata kelola anggaran negara. Terutama yang dialokasikan untuk lembaga legislatif.
Partai Golkar dihadapkan pada dilema. Antara menjaga solidaritas internal. Dan memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.
Penonaktifan Adies Kadir adalah langkah awal. Namun, isu gaji ini adalah lapisan baru masalah. Yang memerlukan penyelesaian komprehensif.
Bagaimana Golkar akan merumuskan kebijakan? Terkait gaji anggota dewan yang nonaktif. Ini akan menjadi preseden penting.
Tindakan nyata diharapkan segera terlihat. Bukan hanya sekadar janji politik. Publik menunggu kejelasan dan ketegasan.
Kasus ini bisa menjadi patokan. Bagi anggota dewan lain di masa depan. Yang mungkin menghadapi situasi serupa.
Etika dan kepantasan menjadi inti persoalan. Seorang wakil rakyat punya tanggung jawab besar. Untuk melayani, bukan hanya menerima.
Hak finansial memang ada. Namun, status nonaktif seharusnya membawa konsekuensi. Termasuk potensi peninjauan ulang atas hak tersebut.
Partai politik memegang peran sentral. Dalam memastikan anggotanya patuh. Patuh pada aturan dan harapan masyarakat.
Kasus Adies Kadir adalah ujian berat. Bagi Partai Golkar secara khusus. Dan bagi kredibilitas DPR secara umum.
Seberapa serius mereka menanggapi kritik? Seberapa responsif terhadap keresahan publik? Ini akan menjadi penentu.
Isu ini bukan hanya tentang Adies Kadir semata. Ini tentang sistem yang lebih luas. Sistem tata kelola wakil rakyat.
Bahlil Lahadalia kini memegang kunci jawaban. Pernyataan “nanti kita lihat” adalah komitmen. Komitmen yang harus segera diwujudkan.
Transparansi dan akuntabilitas adalah hal mutlak. Demi mengembalikan dan menjaga kepercayaan publik. Terhadap lembaga legislatif.
DPR sebagai representasi rakyat. Harus mencerminkan nilai-nilai luhur. Terutama dalam penggunaan anggaran negara.
Kenaikan tunjangan yang kontroversial. Ditambah isu gaji anggota nonaktif. Semua menjadi satu kesatuan isu besar.
Ini menyoroti perlunya reformasi sistemik. Tata kelola di lembaga legislatif harus diselaraskan. Dengan kondisi riil masyarakat.
Golkar perlu bergerak cepat dan tegas. Sebelum isu ini kian membesar. Dan berpotensi merusak citra partai secara luas.
Langkah pendalaman yang dijanjikan harus konkret. Bukan hanya retorika. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan penuh.
Setiap Rupiah gaji yang diterima. Harus bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Oleh setiap anggota dewan.
Ini adalah seruan bagi DPR. Untuk lebih peka dan empati. Terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi rakyat.
Kasus Adies Kadir menjadi cermin. Pentingnya integritas dan profesionalisme. Bagi setiap pejabat publik.
Partai Golkar harus menunjukkan ketegasan. Demi kredibilitas jangka panjang. Dan demi masa depan politik yang lebih bermartabat.
Akankah pendalaman ini berakhir pada penghentian gaji? Atau peninjauan ulang seluruh tunjangan? Jawabannya masih dinanti.
Masyarakat menuntut keadilan yang merata. Keadilan dalam setiap kebijakan publik. Terutama yang berkaitan dengan penggunaan uang negara.
Ini adalah momen penentu. Bagi partai berlambang beringin. Untuk membuktikan komitmennya pada tata kelola yang baik.
Pernyataan Bahlil akan sangat berpengaruh. Dalam menentukan arah isu ini. Apakah akan mereda atau justru membesar.
Gaji anggota dewan, termasuk yang nonaktif. Akan terus berada di bawah sorotan publik. Sampai ada solusi yang transparan.
Dan yang terpenting, solusi yang adil. Serta dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.
