ap – Nepal kini berada di persimpangan sejarahnya, ditandai oleh gejolak politik hebat. Parlemen negara itu secara resmi dibubarkan menyusul serangkaian protes anti-pemerintah yang berujung pada kerusuhan meluas. Sebuah era baru diharapkan akan dimulai dengan pemilihan umum yang dijadwalkan pada Maret 2026. Ketidakpastian membayangi, namun juga ada secercah harapan.
Keputusan pembubaran parlemen dan penetapan tanggal pemilu diumumkan oleh Kiran Pokharel, penasihat pers presiden. Ia mengonfirmasi pada Sabtu, 13 September 2025, bahwa “Atas rekomendasi perdana menteri, parlemen telah dibubarkan. Tanggal pemilu adalah 5 Maret 2026.” Pengumuman ini menjadi penanda krusial bagi masa depan politik Nepal.
Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, kepemimpinan transisi telah terbentuk. Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, resmi menjabat sebagai Perdana Menteri sementara. Ia telah mengambil sumpah untuk memimpin negara yang sedang dilanda kekacauan. Penunjukan ini membawa fokus baru bagi stabilitas Nepal.
Penunjukan Sushila Karki sebagai PM sementara tidak lepas dari dukungan kuat. Ia diusung oleh generasi muda Nepal, yang dikenal sebagai “Gen Z,” sebagai pilihan utama mereka. Peran “Gen Z” sangat vital, mengingat mereka adalah motor penggerak utama dalam aksi-aksi demonstrasi. Mereka berhasil menggulingkan Perdana Menteri sebelumnya, KP Sharma Oli.
Seorang perwakilan demonstran “Gen Z” mengonfirmasi hal tersebut pada Kamis, 11 September, sehari setelah kemenangan besar mereka. Ini menunjukkan kekuatan suara rakyat, khususnya dari kalangan pemuda. Presiden Ram Chandra Paudel pun memberikan restunya. “Selamat! Semoga Anda sukses, semoga negara ini sukses,” kata Presiden Paudel kepada Karki setelah upacara pengambilan sumpah, dilansir AFP pada Jumat, 12 September.
Namun, jalan menuju stabilitas diwarnai oleh jejak-jejak kekerasan yang memilukan. Jumlah korban tewas dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan telah mencapai 51 orang. Angka ini menggambarkan betapa parahnya konflik yang melanda. Duka menyelimuti banyak keluarga di seluruh negeri.
Selain itu, situasi keamanan diperparah dengan kaburnya ribuan narapidana. Lebih dari 12.500 orang berhasil melarikan diri dari berbagai penjara di seluruh negeri. Mereka memanfaatkan kekacauan yang terjadi. Hingga kini, ribuan narapidana tersebut masih buron, menambah daftar panjang tantangan bagi pemerintah.
Kepolisian Nepal mengumumkan peningkatan jumlah korban tewas ini pada Jumat, 12 September 2025. Juru bicara Kepolisian Nepal, Binod Ghimire, secara spesifik menyebutkan jumlah narapidana yang masih buron. Ini menunjukkan skala masalah keamanan yang harus segera ditangani.
Unjuk rasa berdarah ini bermula dari isu pemblokiran akses media sosial. Gerakan protes awal ini dipimpin oleh generasi muda atau Gen Z. Mereka menuntut kebebasan berekspresi. Pemblokiran itu sendiri dicabut pada Senin, 8 September malam, namun api protes sudah telanjur menyala.
Pencabutan pemblokiran gagal meredakan situasi. Unjuk rasa justru semakin ricuh pada Selasa, 9 September. Demonstrasi meluas menjadi kritik yang lebih dalam terhadap pemerintah Nepal. Isu korupsi di kalangan elite politik menjadi fokus utama tuntutan masyarakat. Ketidakpuasan publik kian memuncak.
Situasi kian memburuk ketika personel Kepolisian Nepal menggunakan kekerasan. Mereka melepas tembakan ke arah para demonstran. Insiden ini menyebabkan bertambahnya korban jiwa, memicu gelombang kemarahan yang lebih besar. Amnesty International bahkan menyatakan peluru tajam digunakan terhadap demonstran.
Kematian sesama demonstran memicu amarah yang tak terkendali. Para demonstran yang marah terus melanjutkan aksi mereka. Aksi pembakaran pun melanda beberapa rumah pejabat tinggi Nepal dan gedung parlemen. Simbol-simbol kekuasaan menjadi sasaran kemarahan massa.
Di tengah eskalasi ini, PM Khadga Prasad Sharma Oli akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya. Ini terjadi pada Selasa, 9 September waktu setempat. Namun, langkah tersebut tidak cukup untuk meredam kemarahan warga Nepal. Tuntutan masyarakat sudah melampaui sekadar pergantian pemimpin.
Militer Nepal pun terpaksa dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Jam malam diberlakukan secara nasional sejak Rabu, 10 September. Para tentara melakukan patroli ketat di jalanan ibu kota Kathmandu. Pos-pos pemeriksaan militer juga didirikan di sepanjang jalan untuk membatasi pergerakan.
Personel militer, seperti dilansir BBC, secara ketat memeriksa identitas setiap kendaraan. Pemeriksaan ini dilakukan di pos-pos pemeriksaan yang tersebar di seluruh area ibu kota. Warga sipil diimbau untuk tetap berada di rumah demi keamanan mereka. Ketegangan masih terasa di setiap sudut kota.
Militer Nepal juga mengeluarkan peringatan keras. Tindak kekerasan serta vandalisme akan dihukum tegas. Pesan ini ditujukan untuk memulihkan ketertiban. Setidaknya 27 orang telah ditangkap terkait kekerasan dan penjarahan. Sebanyak 31 senjata api juga berhasil ditemukan, mengindikasikan adanya unsur kriminalitas.
Menanggapi kekacauan ini, banyak demonstran Nepal mengutarakan kekhawatiran. Mereka mencurigai aksi mereka telah ditunggangi oleh “para penyusup” yang sengaja memperkeruh suasana. Klaim serupa juga dilontarkan oleh pihak militer Nepal. Ini menunjukkan kerentanan gerakan protes terhadap infiltrasi.
Nepal kini menatap masa depan yang penuh tantangan. Dengan pemerintahan sementara di bawah Sushila Karki dan janji pemilu pada 2026, negara ini berada dalam periode krusial. Pemulihan kepercayaan, penegakan hukum, dan stabilisasi keamanan adalah prioritas utama. Seluruh mata kini tertuju pada Nepal, menantikan langkah selanjutnya.
