Jakarta – Mantan Menteri Luar Negeri RI, Hasan Wirajuda, menyerukan kepada publik untuk tidak terburu-buru dalam memberikan penilaian terhadap pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Imbauan ini disampaikan Hasan usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (4/2).
Pertemuan tersebut, yang berlangsung sekitar tiga jam, turut dihadiri oleh sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri lainnya. Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan masukan mengenai potensi peran serta Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang menjadi sorotan publik belakangan ini.
Hasan Wirajuda menjelaskan bahwa proses pembentukan Board of Peace masih berada pada tahap awal. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif sebelum melontarkan kritik atau asumsi. “Proses Board of Peace ini kan masih awal, jadi juga kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai. Apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh,” ujar Hasan Wirajuda seperti dilansir Tribunnews.com.
Salah satu isu yang memicu perdebatan adalah potensi kontribusi dana sebesar Rp17 triliun (sekitar 1 miliar dolar AS) dari Indonesia untuk Dewan Perdamaian. Menanggapi hal ini, Hasan mengklarifikasi bahwa sumbangan tersebut bukanlah iuran keanggotaan. “Yang kedua adalah dalam kaitan dengan kontribusi kita, yaitu juga perdebatan publik yang cukup tajam kadang-kadang bahwa ‘kok kita ikut menyumbangkan dana sebesar itu?’. Sebetulnya juga belum diputuskan kapan kita akan menyumbang. Tapi kalau saya tadi dalam kontribusi saya dalam diskusi adalah bahwa wujud sumbangan kita adalah nanti untuk bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza,” kata Hasan Wirajuda seperti dilansir Detik.com.
Lebih lanjut, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menegaskan sikap realistis Presiden Prabowo Subianto terkait partisipasi Indonesia. “Presiden Prabowo bersikap realistis dan siap menarik diri jika nantinya kebijakan Board of Peace bertentangan dengan prinsip luar negeri Indonesia,” ujar Dino Patti Djalal, seperti dilansir Detik.com. Hal ini menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk tetap berpegang teguh pada prinsip kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara sebagai landasan diplomasi.
Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace diharapkan dapat menjadi peran penyeimbang, khususnya dalam menyuarakan kepentingan dan membantu rakyat Palestina di Gaza. Dengan informasi yang utuh dan pemahaman yang mendalam, publik diharapkan dapat mendukung langkah strategis pemerintah dalam diplomasi internasional.
Menlu Sugiono juga turut menyampaikan bahwa dalam diskusi tersebut tidak terdapat pro maupun kontra yang berarti. Komite di Board of Peace nantinya akan diisi oleh teknokrat Palestina, sebuah langkah yang diyakini dapat memastikan representasi yang relevan dan tepat sasaran dalam upaya perdamaian.
Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo, menunjukkan keseriusan dalam mengkaji setiap aspek partisipasi di forum internasional, terutama yang berkaitan dengan isu perdamaian global dan regional. Langkah konsultasi dengan para mantan diplomat menjadi bukti pendekatan inklusif untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang kokoh dan berpihak pada kepentingan nasional serta kemanusiaan.
