Indonesia Genjot Ekonomi Biru: Peluncuran Blue Food Assessment dan Indonesia Blue Economy Index Jadi Momentum

5 Min Read

ap – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pembangunan ekonomi biru di Indonesia dengan meluncurkan Blue Food Assessment (BFA) dan Indonesia Blue Economy Index (IBEI). Peluncuran ini, yang diumumkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy pada Rabu, 6 Agustus 2025, menandai langkah penting dalam mengintegrasikan pangan akuatik ke dalam sistem pangan nasional dan mengukur kemajuan ekonomi biru secara komprehensif. Acara ini juga menjadi wadah strategis untuk mempererat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga komunitas lokal, dalam upaya mempercepat transformasi ekonomi biru di Indonesia.

Kedua kajian ini bukan sekadar laporan data, melainkan juga sarana untuk meningkatkan kesadaran akan peran penting sektor kelautan. BFA memberikan data dan temuan strategis mengenai pangan akuatik dalam sistem pangan nasional. Sementara itu, IBEI berfungsi sebagai alat ukur komprehensif berbasis data untuk menilai kinerja pembangunan sektor biru, memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis ekosistem. Menteri Rachmat Pambudy menekankan bahwa BFA dan IBEI adalah instrumen penting untuk mewujudkan transformasi sistem pangan di Indonesia dan menilai capaian pembangunan ekonomi di sektor biru.

Peluncuran BFA dan IBEI merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan berbagai mitra strategis, termasuk Uni Eropa (EU), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Stanford University, dan Microsave Consulting (MSC). Keterlibatan Uni Eropa menunjukkan dukungan internasional yang kuat terhadap upaya Indonesia dalam mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Kuasa Usaha ad Interim Uni Eropa untuk Indonesia, Stephane Mechati, menyatakan bahwa inisiatif seperti BFA dan IBEI mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat proses perancangan kebijakan berbasis bukti. Tujuannya adalah melindungi keanekaragaman hayati laut, mendorong mata pencaharian masyarakat pesisir, serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BFA secara khusus dirancang untuk mengidentifikasi dan memetakan kondisi pangan akuatik di Indonesia, menyoroti kontribusinya dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Sementara itu, IBEI hadir sebagai alat untuk mengukur sejauh mana pembangunan ekonomi biru telah mencapai efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan. Dengan adanya IBEI, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memiliki tolok ukur yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang berkaitan dengan ekonomi biru.

Lebih dari sekadar peluncuran dokumen, acara ini menjadi platform untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas lokal, dan mitra pembangunan. Sinergi antar sektor ini diharapkan dapat menciptakan inovasi dan solusi untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Dengan adanya koneksi baru dan kolaborasi yang lebih erat, transformasi ekonomi biru di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Inisiatif ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan laut sebagai salah satu sumber utama kekayaan dan kehidupan bangsa. Pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya BFA dan IBEI, Indonesia memiliki landasan yang lebih kuat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi biru yang berorientasi pada masa depan.

Keberhasilan peluncuran BFA dan IBEI tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Keterlibatan KKP menunjukkan adanya sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah dalam mewujudkan visi ekonomi biru yang berkelanjutan. Diharapkan, sinergi ini akan terus diperkuat untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia dilakukan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

Dengan diluncurkannya Blue Food Assessment dan Indonesia Blue Economy Index, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dan dunia untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam mengelola sumber daya laut mereka secara bertanggung jawab. Masa depan ekonomi biru Indonesia terlihat semakin cerah dengan adanya landasan yang kuat dan dukungan yang solid dari berbagai pihak.

Share This Article