ap – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Senin (1/9) mengungkapkan besarnya dampak kerusakan pasca-rentetan aksi demonstrasi yang melanda ibu kota pekan lalu. Sebanyak 22 halte TransJakarta dilaporkan rusak parah, menambah daftar panjang kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah provinsi. Pernyataan ini disampaikan langsung dari Balai Kota, menyoroti skala insiden yang terjadi.
Dari puluhan halte yang terdampak, Pramono merinci bahwa enam di antaranya mengalami kerusakan paling parah. Halte-halte ini tidak hanya dirusak, namun juga terbakar dan dijarah oleh oknum tak bertanggung jawab. Kerugian yang ditimbulkan sangat signifikan, mengganggu layanan vital transportasi publik.
Sementara itu, 16 halte TransJakarta lainnya juga tidak luput dari amukan massa. Kerusakan yang dialami bervariasi, mulai dari fasilitas yang dirusak hingga coretan-coretan vandalisme yang menodai. Kerusakan ini tersebar di berbagai titik, baik pada halte BRT maupun non-BRT, mencerminkan meluasnya dampak unjuk rasa.
Tidak hanya halte TransJakarta, satu pintu tol di Jakarta juga ikut terdampak dan mengalami kerusakan. Insiden ini menambah daftar panjang infrastruktur publik yang menjadi sasaran. Pemerintah kini fokus pada upaya pemulihan menyeluruh.
Menyikapi kerusakan ini, Pramono menyatakan bahwa upaya pembersihan telah dimulai sejak Sabtu (30/8) lalu. Tim gabungan segera diterjunkan untuk membersihkan puing-puing dan melakukan perbaikan awal. Proses ini menjadi langkah awal pemulihan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan perbaikan seluruh halte yang rusak dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Pramono berharap, baik yang mengalami kerusakan sedang maupun berat, akan bisa kembali beroperasi normal. Target penyelesaiannya adalah pada tanggal 8 atau 9 September mendatang.
Meskipun masih ada kendala, Pramono memastikan bahwa seluruh rute TransJakarta sudah kembali beroperasi normal sejak Senin pagi (1/9). Ini adalah kabar baik bagi mobilitas warga yang sempat terganggu. Upaya pemulihan layanan dilakukan secara cepat.
Sebagai bentuk kompensasi dan kemudahan bagi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan khusus. Mulai tanggal 1 hingga 8 September, layanan transportasi umum MRT dan TransJakarta digratiskan. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban warga.
Kebijakan gratis ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan psikologis dan mobilitas pasca-demo. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk kembali beraktivitas. Ini juga menjadi simbol komitmen pemerintah dalam melayani publik.
Namun, dampak kerusakan tidak berhenti pada TransJakarta saja. Sejumlah stasiun MRT di Jakarta juga dilaporkan mengalami kerusakan. Ini menunjukkan betapa luasnya jangkauan dampak dari aksi-aksi demonstrasi tersebut.
Selain itu, jaringan CCTV di berbagai wilayah Jakarta juga tidak luput dari sasaran perusakan. Kerusakan pada infrastruktur pengawasan ini tentu menghambat upaya pemantauan keamanan kota. Kerugian ditaksir mencapai angka fantastis.
Pramono merinci total kerugian finansial yang ditanggung akibat kerusakan infrastruktur. Untuk MRT Jakarta, estimasi kerugian mencapai Rp3,3 miliar. Ini adalah angka yang signifikan untuk perbaikan.
TransJakarta menanggung kerugian terbesar, dengan taksiran mencapai kurang lebih Rp41,6 miliar. Angka ini mencakup perbaikan halte, penggantian fasilitas, dan dampak operasional. Skala kerusakan sangat besar.
Kerusakan pada infrastruktur CCTV dan fasilitas lainnya juga tidak kecil, mencapai Rp5,5 miliar. Jika ditotal secara keseluruhan, Pramono menyebut total kerugian infrastruktur mencapai Rp55 miliar. Ini adalah beban yang cukup besar bagi APBD.
Selain kerugian langsung akibat kerusakan fisik, Pemprov DKI Jakarta juga harus mengalokasikan dana subsidi tambahan. Subsidi ini sebesar Rp18 miliar untuk menanggung kebijakan gratis transportasi umum selama seminggu. Ini adalah bagian dari strategi pemulihan.
Dampak dari aksi demo ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga menimbulkan korban. Pramono mengumumkan bahwa ada 716 orang yang menjadi korban dalam rentetan aksi tersebut. Angka ini di luar personel Polri yang juga terdampak.
Melihat jumlah korban yang tidak sedikit, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah responsif. Pemerintah memutuskan untuk menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan ratusan korban tersebut. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial.
“Tujuh ratus lebih tadi semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemda DKI Jakarta,” tegas Pramono. Pernyataan ini memberikan jaminan kepada para korban dan keluarga. Harapannya, mereka bisa segera pulih.
Aspek pendidikan juga turut terpengaruh oleh kondisi keamanan yang tidak kondusif. Pramono menyampaikan bahwa 2.829 sekolah di Jakarta terpaksa menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) daring. Kebijakan ini diambil demi keselamatan siswa.
Sementara itu, 2.439 sekolah lainnya tetap menjalankan pembelajaran secara luring atau tatap muka. Dan sejumlah 346 sekolah memilih sistem hybrid, menggabungkan daring dan luring. Variasi ini menyesuaikan kondisi di lapangan.
Kebijakan penerapan PJJ daring, luring, dan hybrid ini bukan tanpa alasan. Pramono menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan. Namun, yang utama adalah memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan siswa dan staf pengajar.
“Kenapa ini dilakukan? Karena bagaimana pun supaya proses pendidikan di Jakarta tidak terganggu,” ujar Pramono. Prioritas utama adalah keberlangsungan kegiatan belajar mengajar tanpa mengorbankan keselamatan.
Langkah-langkah cepat tanggap Pemprov DKI Jakarta pasca-demo menunjukkan komitmen kuat dalam pemulihan kota. Baik dari aspek infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga pendidikan, semua sektor diupayakan untuk segera kembali normal. Ini adalah tantangan besar bagi Jakarta.
Perbaikan halte dan fasilitas publik yang rusak terus digenjot. Harapannya, dalam waktu dekat, wajah Jakarta kembali ceria dan aktivitas warga tidak lagi terhambat. Solidaritas dan kerja sama masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam proses ini.
Angka kerugian yang fantastis menjadi pengingat akan pentingnya menjaga ketertiban. Dampak dari aksi massa tidak hanya berimbas pada kerugian material, tetapi juga pada psikis dan sosial masyarakat luas. Jakarta kini berupaya bangkit.
Pemerintah berjanji akan terus memantau situasi dan memastikan semua bantuan tersalurkan. Termasuk pemulihan transportasi gratis dan penanganan korban. Ini adalah fase penting bagi ibu kota untuk menata kembali diri setelah guncangan.
Dengan harapan dan kerja keras, Jakarta akan kembali menjadi kota yang aman dan nyaman. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga kondusifitas. Mengingat bahwa dampak demo ini menyentuh hampir setiap lini kehidupan di kota metropolitan.
