Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja Kembali Membara: Ratusan Ribu Mengungsi

6 Min Read

Pertikaian berdarah di sepanjang perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas pada Desember 2025, memicu gelombang evakuasi besar-besaran yang melibatkan ratusan ribu warga sipil dan merenggut belasan nyawa dari kedua belah pihak. Eskalasi terbaru ini menggarisbawahi kerapuhan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober lalu, sekaligus menyoroti kompleksitas akar konflik yang belum terselesaikan selama lebih dari satu abad. Bentrokan sengit melibatkan artileri berat, roket, dan serangan udara, dengan kedua belah pihak saling menuding sebagai pemicu awal kekerasan yang kembali meletus di sepanjang garis batas yang disengketakan.

Pecahnya kembali pertempuran pada bulan Desember ini menjadi salah satu episode paling mematikan sejak lima hari pertempuran sengit pada Juli 2025. Laporan dari The New York Times menyebutkan bahwa puluhan ribu orang telah dipaksa mengungsi dari rumah mereka akibat pertempuran yang menyebar di wilayah perbatasan. Di Thailand, warga mencari perlindungan di pusat-pusat evakuasi darurat, termasuk di sirkuit balap Chang International di Buriram. Sementara di Kamboja, keluarga-keluarga mengungsi dengan menggunakan traktor dan sepeda motor menuju tempat yang lebih aman di dekat kuil-kuil. Kondisi ini mencerminkan dampak kemanusiaan yang parah, di mana komunitas perbatasan terus-menerus terancam oleh kekerasan yang berulang.

Akar konflik ini terentang jauh ke belakang, berawal dari demarkasi perbatasan era kolonial sepanjang 800 kilometer (500 mil) yang tidak pernah sepenuhnya disepakati. Masalah utama bersumber pada peta tahun 1907 yang dibuat oleh juru ukur Prancis ketika Kamboja berada di bawah protektorat Prancis. Meskipun perjanjian tersebut menetapkan batas sepanjang garis punggung bukit Pegunungan Dangrek, garis yang sebenarnya digambar sering kali menyimpang secara signifikan dari prinsip ini. Ketidakjelasan inilah yang menciptakan klaim wilayah yang tumpang tindih, terutama di sekitar kuil-kuil kuno Khmer yang ikonik seperti Preah Vihear, Ta Muen Thom, dan Ta Krabey, yang menjadi simbol warisan budaya dan kebanggaan nasional bagi kedua negara.

Sengketa ini semakin diperumit oleh interpretasi yang berbeda terhadap keputusan Mahkamah Internasional (ICJ). Pada tahun 1962, ICJ menganugerahkan Kuil Preah Vihear kepada Kamboja. Namun, putusan tersebut tidak secara jelas menetapkan wilayah di sekitarnya, atau “wilayah 4,6 kilometer persegi” yang terus diperdebatkan oleh Thailand. Putusan ICJ berikutnya pada tahun 2013 menegaskan kembali kedaulatan Kamboja atas kuil dan wilayah terdekatnya, namun sekali lagi, tidak mencakup semua area yang disengketakan secara komprehensif. Hal ini meninggalkan ketidakpastian hukum dan militer yang persisten, membuka celah bagi konflik bersenjata untuk terus meletus secara berkala.

Sentimen nasionalisme yang kuat di kedua negara sering kali dimanfaatkan oleh figur politik untuk meraih dukungan domestik, terutama saat ketidakstabilan politik atau menjelang pemilihan umum. Baik di Bangkok maupun Phnom Penh, sikap “tegas” dalam mempertahankan setiap jengkal kedaulatan nasional menjadi poin penting, membuat kompromi politik sulit dicapai tanpa terlihat lemah di mata publik. “Sejarah konflik ini selama beberapa dekade telah menunjukkan bahwa Kamboja seringkali memberikan tekanan lebih pada penguasa sipil dan menunjukkan kompromi dengan pemimpin yang berpihak pada militer di Thailand,” ujar seorang analis yang dikutip oleh CNA, menunjukkan dinamika politik internal yang kompleks. Selain itu, wilayah yang disengketakan juga memiliki potensi nilai ekonomi yang signifikan, termasuk kemungkinan cadangan minyak dan gas di Teluk Thailand serta pendapatan pariwisinal yang dihasilkan oleh status Warisan Dunia UNESCO Kuil Preah Vihear, yang semakin memperkeruh situasi dan memperpanjang ketidaksepakatan.

Upaya mediasi internasional, termasuk oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, sempat menghasilkan gencatan senjata yang rapuh. Pada Oktober 2025, Thailand dan Kamboja menandatangani pakta gencatan senjata di Malaysia, sebuah kesepakatan yang oleh Trump dipuji sebagai bukti kemampuan diplomasinya dalam mengakhiri konflik. Namun, gencatan senjata tersebut dengan cepat runtuh. Thailand menuduh Kamboja menanam ranjau darat baru di wilayah perbatasan, yang menyebabkan cedera serius pada tentara Thailand, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh pejabat Kamboja. Insiden ranjau darat pada 10 November 2025, yang melukai dua tentara Thailand dengan salah satunya kehilangan kaki, menjadi pemicu penangguhan perjanjian damai oleh Thailand dan memicu gelombang pertempuran terbaru.

Komunitas internasional telah menyuarakan keprihatinan mendalam atas eskalasi ini. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mendesak kedua belah pihak untuk “menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut,” sembari mencatat bagaimana perselisihan mereka telah menyebabkan “korban sipil yang signifikan, kerusakan infrastruktur sipil, dan pengungsian di kedua belah pihak,” seperti dilansir BBC. PBB, ASEAN, dan Uni Eropa telah berulang kali menyerukan dialog damai dan penghormatan terhadap gencatan senjata, namun seruan tersebut tampaknya belum mampu meredakan ketegangan di lapangan. Presiden AS Donald Trump pun berjanji akan kembali melakukan panggilan telepon untuk menghentikan pertempuran, seperti yang ia lakukan pada Juli lalu, mengindikasikan bahwa tekanan diplomatik tingkat tinggi masih dianggap penting.

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja tetap menjadi luka terbuka yang sulit disembuhkan di Asia Tenggara. Selama masalah mendasar terkait demarkasi batas yang tidak jelas dan sentimen nasionalis yang mengakar tidak diatasi secara komprehensif melalui mekanisme yang disepakati bersama dan dihormati secara timbal balik, gencatan senjata sementara hanya akan menunda pertempuran berikutnya. Tanpa kemauan politik yang kuat dan kepercayaan yang tulus dari kedua belah pihak untuk mencari solusi permanen melalui dialog diplomatik yang konstruktif, siklus kekerasan dan pengungsian tampaknya akan terus berlanjut, menghambat stabilitas dan pembangunan di kawasan perbatasan yang disengketakan tersebut.

Share This Article