ap – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menjadi sorotan tajam publik.
Gelombang protes besar-besaran beberapa hari belakangan ini telah menyoroti tunjangan yang diterima para wakil rakyat.
Isu ini bahkan memicu demonstrasi massal.
Tepat pada tanggal 25 Agustus 2025, ribuan mahasiswa dan buruh turun ke jalan.
Mereka mengepung Gedung DPR, menyuarakan kekecewaan terhadap besaran tunjangan yang dianggap berlebihan.
Tunjangan rumah dinas senilai Rp 50 juta per bulan menjadi salah satu pemicu utama kemarahan publik.
Kini, gelombang dukungan untuk evaluasi total atas tunjangan tersebut mulai menguat dari internal parlemen.
Sejumlah fraksi menyatakan kesiapannya untuk meninjau ulang fasilitas yang mereka terima.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, adalah salah satu yang paling vokal.
Ia secara tegas menyatakan persetujuannya atas evaluasi menyeluruh.
“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI,” kata Sahroni.
“Setuju evaluasi secara total,” tambahnya saat dihubungi pada Sabtu (30/8/2025).
Bagi Sahroni, langkah ini adalah keniscayaan.
Ia bahkan memastikan bahwa semua tunjangan dan gajinya akan selalu diberikan kembali kepada masyarakat.
Ini adalah praktik yang telah ia jalankan sejak lama.
“Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat itu wajib,” ucapnya.
Sahroni berharap para kolega di parlemen dapat meniru langkah serupa.
“Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat,” lanjutnya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pribadinya.
Ia menunjukkan teladan langsung di tengah badai kritik.
Dukungan serupa juga datang dari Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji.
Golkar menyatakan kesiapannya jika tunjangan DPR RI dievaluasi.
Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan dengan peninjauan ulang fasilitas.
“Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi,” kata Sarmuji.
Ia juga menambahkan, “dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan.”
Pernyataan ini disampaikan Sarmuji pada hari yang sama, Sabtu (30/8/2025).
Menurut Sarmuji, situasi saat ini adalah momentum refleksi diri yang paling tepat.
Para anggota dewan harus berani berkaca.
Salah satunya adalah terkait besaran tunjangan yang mereka nikmati.
“Saat sekarang ini adalah momentum terbaik untuk merefleksikan diri,” tegasnya.
Ia juga menyerukan pentingnya menjaga etika dan moral.
Anggota DPR dan DPRD diminta mulai menjaga sikap di hadapan publik.
“Kami memberi arahan terbuka kepada semua anggota DPR dan DPRD,” ujarnya.
Mereka “harus memegang ukuran kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” pungkasnya.
Ini adalah seruan agar para wakil rakyat senantiasa sadar akan posisinya.
Setiap gerak-gerik mereka menjadi sorotan.
Terutama di tengah krisis kepercayaan publik.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga tak ketinggalan dalam menyuarakan dukungannya.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kesiapan fraksinya.
Mereka siap mendukung penuh evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas.
Fasilitas yang melekat pada anggota dewan harus ditinjau.
Menurut Putri, langkah evaluasi ini adalah bagian integral dari upaya perbaikan.
Ini adalah proses yang berkelanjutan demi parlemen yang lebih baik.
“Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan,” kata Putri.
Ia juga memastikan komitmen fraksinya.
“Kami siap mengikuti setiap prosesnya,” ujarnya.
Asal, proses tersebut “dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan.”
Transparansi dan kepatutan menjadi kunci utama.
Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya untuk mengedepankan sikap sederhana.
Mereka harus fokus pada kerja-kerja kerakyatan.
Baginya, kesederhanaan bukan sekadar gaya hidup.
Ini adalah cerminan kesadaran penuh.
Bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat.
“Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab,” tegas Putri.
Komitmen ini harus diwujudkan dalam setiap kebijakan.
Juga dalam setiap tindakan yang diambil.
“Evaluasi ini kami pandang sebagai langkah,” lanjut Putri.
Ini adalah cara “untuk memastikan kinerja legislatif semakin efektif.”
Dan yang terpenting, “bermanfaat bagi masyarakat.”
Pandangan ini menggarisbawahi urgensi reformasi internal.
Demi mewujudkan parlemen yang benar-benar pro-rakyat.
Demonstrasi besar pada 25 Agustus 2025 menjadi puncak kekecewaan publik.
Sorotan terhadap tunjangan rumah dinas DPR senilai Rp 50 juta memantik api protes.
Para mahasiswa dan buruh bersatu dalam aksi massa.
Mereka menuntut keadilan dan transparansi.
Kini, dukungan kuat dari tiga fraksi besar, NasDem, Golkar, dan PAN, memberikan sinyal positif.
Ini menandakan kesediaan parlemen untuk mendengarkan aspirasi rakyat.
Evaluasi tunjangan anggota DPR RI bukan lagi sekadar wacana.
Ini adalah sebuah kebutuhan mendesak.
Tujuannya adalah mengembalikan kepercayaan publik.
Juga untuk memastikan bahwa fungsi legislatif berjalan optimal.
Dengan semangat kesederhanaan dan tanggung jawab.
Para wakil rakyat diharapkan dapat menjadi teladan.
Mereka harus berkhidmat penuh kepada kepentingan bangsa.
Bukan pada kepentingan pribadi atau golongan semata.
Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
Demi parlemen yang lebih akuntabel dan berintegritas.
Serta mampu menjawab tantangan zaman dengan kebijakan pro-rakyat.
