PBNU Kecam Keras Rencana Israel Kuasai Gaza: Sebut Pelanggaran Hukum Internasional

2 Min Read

ap – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan tegas mengecam rencana Israel yang disebut-sebut akan mencaplok seluruh wilayah Jalur Gaza, Palestina. Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi yang akrab disapa Gus Fahrur, bahkan menyebut langkah tersebut sebagai sebuah ‘rencana jahat’ yang akan merusak upaya perdamaian regional dan internasional. Kecaman ini muncul di tengah kekhawatiran global terkait strategi baru perang Israel yang mengarah pada pendudukan penuh Gaza.

Gus Fahrur menyatakan bahwa PBNU menolak keras niat Israel tersebut karena dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Menurutnya, tindakan Israel akan memicu eskalasi dan destabilisasi lebih lanjut di wilayah Palestina. PBNU mendesak komunitas internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, organisasi hak asasi manusia, dan seluruh masyarakat dunia, untuk bersatu menolak rencana Israel dan mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kekejaman serta memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina. Gus Fahrur juga menekankan pentingnya akses bantuan kemanusiaan tanpa syarat bagi warga Gaza yang saat ini hidup dalam kondisi yang memprihatinkan.

Rencana Israel untuk menguasai Gaza semakin nyata dengan adanya laporan mengenai perintah pemindahan paksa warga Palestina ke wilayah yang semakin sempit, mengubah sebagian besar Gaza menjadi zona militerisasi. Pejabat tinggi PBB, Miroslav Jenca, juga telah memperingatkan bahwa pendudukan penuh atas Gaza akan menimbulkan konsekuensi yang sangat parah. Pernyataan Jenca menggarisbawahi bahwa Gaza adalah dan harus tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan sesuai dengan hukum internasional. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan para pejabat keamanan senior untuk membahas strategi baru perang, yang semakin menguatkan indikasi rencana pendudukan tersebut. Sikap yang ambigu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menyatakan bahwa ia akan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Israel, menambah kekhawatiran akan terwujudnya rencana tersebut dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

Share This Article