ap – Rencana reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadapi tantangan serius. Salah satu suara kritis datang dari pengamat senior, Sudirman Said. Ia menekankan perlunya transparansi penuh.
Sudirman menilai, agenda penting ini hanya akan berhasil jika melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Tanpa itu, kepercayaan publik akan sulit didapatkan kembali. Proses reformasi tidak boleh tertutup.
Bahkan, Sudirman secara tegas menyinggung perlunya pergantian pucuk pimpinan di tubuh Polri. Ini adalah langkah krusial. Menurutnya, perubahan mendasar harus dimulai dari atas.
Ada beberapa prasyarat utama agar reformasi dapat berjalan optimal dan diterima publik. Pertama, Komite Reformasi Polri harus diisi oleh tokoh-tokoh berintegritas. Mereka harus memiliki pemahaman mendalam tentang akar masalah.
Selain itu, legitimasi di mata masyarakat menjadi harga mati. Tokoh-tokoh ini tidak boleh diragukan kredibilitasnya. Mereka adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan.
Prasyarat kedua adalah proses reformasi harus dijalankan secara terbuka. Konsultasi publik yang luas menjadi pondasi penting. Ini bukan proyek rahasia atau elit.
“Tanpa partisipasi masyarakat, agenda reformasi hanya akan dipandang sebagai proyek elitis,” kata Sudirman. Pernyataan ini menegaskan bahaya jika publik dikesampingkan. Aspirasi rakyat harus didengar.
Prasyarat ketiga, reformasi tidak bisa dilepaskan dari penyegaran kepemimpinan. Sudirman bahkan menyarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengundurkan diri. Ini adalah kritik yang keras dan langsung.
Ia menyebut, terlalu banyak noda yang melekat selama masa kepemimpinan Listyo Sigit. Catatan-catatan negatif ini menjadi beban. Situasi ini menghambat proses reformasi.
“Ini Kapolri paling lama setelah reformasi, sudah hampir 5 tahun menjabat dengan banyak sekali catatan,” ujar Sudirman. Durasi jabatan yang panjang disorot sebagai periode yang sarat masalah. Perubahan dibutuhkan segera.
Lebih lanjut, Sudirman menekankan pentingnya figur pemimpin yang mampu melakukan perubahan fundamental. Pemimpin tersebut harus berani dan visioner. Mereka adalah motor penggerak transformasi.
Menurut Sudirman, ada dua tipe pemimpin yang cocok untuk transformasi besar. Tipe pertama adalah “outsider”. Figur dari luar institusi yang bebas dari keterikatan masa lalu.
Mereka membawa perspektif segar dan tidak terbebani oleh praktik lama. Keberanian mereka datang dari posisi netral. Ini adalah harapan untuk memutus rantai masalah.
Tipe kedua adalah “extraordinary insider”. Yakni orang dalam yang tetap bersih dari praktik buruk. Mereka memiliki jejaring serta dukungan kuat di internal.
Meskipun berasal dari dalam, integritas mereka tidak diragukan. Mereka mampu menggerakkan perubahan dari dalam. Ini memerlukan karakter yang sangat kuat.
“Pengalaman empirik dan studi akademik menunjukkan, transformasi hanya bisa dilakukan oleh pemimpin dengan posisi yang unik dan keberanian luar biasa,” jelasnya. Ini adalah pelajaran dari berbagai reformasi.
Sudirman mengingatkan bahwa reformasi Polri akan menjadi pekerjaan yang sangat berat. Tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian terus menurun drastis. Berbagai skandal terus bermunculan.
Penyalahgunaan wewenang adalah salah satu penyebab utama. Kasus-kasus kontroversial telah mengikis keyakinan masyarakat. Situasi ini sangat memprihatinkan.
“Reformasi Polri akan memerlukan tekad dan tenaga luar biasa karena kondisi Polri terus mengalami declining trust,” kata Sudirman. Ini adalah pengakuan atas tantangan besar di depan mata.
Namun, di sisi lain, Indonesia memerlukan institusi Polri yang kuat dan dipercaya rakyat. Peran Polri sangat vital bagi stabilitas negara. Mereka adalah penegak hukum yang fundamental.
“Karena itu reformasi sebagai salah bentuk koreksi total bernegara, bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan,” tegas Sudirman. Ini adalah panggilan untuk bertindak segera.
Tingkat kepercayaan publik yang rendah menjadi alarm. Reformasi total adalah satu-satunya jalan. Polri harus kembali menjadi pengayom masyarakat.
Masyarakat menuntut kepolisian yang profesional dan akuntabel. Harapan ini kini ada di pundak pemerintahan baru. Tantangan besar menanti.
Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki kesempatan emas. Ia bisa membawa perubahan fundamental. Namun, transparansi dan pelibatan publik adalah kuncinya.
Tanpa dukungan rakyat, upaya reformasi akan sia-sia. Proyek besar ini harus menjadi gerakan nasional. Demi masa depan institusi penegak hukum.
Sudirman Said menyampaikan pandangan ini sebagai kontribusi. Ia berharap masukan ini menjadi pertimbangan. Terutama bagi tim transisi dan pemerintahan yang akan datang.
Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat yang kredibel akan memberi bobot. Mereka dapat memastikan arah reformasi sesuai harapan. Bukan agenda tersembunyi.
Transformasi kepemimpinan juga esensial. Sebuah babak baru harus dibuka. Dengan figur-figur yang bersih dan berintegritas.
Harapan akan Polri yang bersih dan berwibawa sangat besar. Masyarakat menantikan perubahan nyata. Ini adalah momentum penting bagi bangsa.
Reformasi Polri bukan sekadar perbaikan internal. Ini adalah upaya untuk mengembalikan marwah institusi. Sekaligus menegakkan keadilan bagi semua warga negara.
Langkah-langkah strategis harus segera diambil. Dengan perencanaan matang dan eksekusi yang konsisten. Menuju Polri yang dicintai rakyat.
Kesadaran akan urgensi reformasi ini harus dimiliki semua pihak. Dari pucuk pimpinan hingga jajaran paling bawah. Ini adalah tugas bersama.
Proses ini akan panjang dan berliku. Namun, dengan komitmen kuat, hasilnya akan nyata. Mengembalikan citra Polri yang bersih.
Dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto akan menjadi motor penggerak. Kekuatan politik untuk mendorong perubahan. Demi Polri yang ideal.
Sudirman Said sekali lagi menegaskan. Transparansi dan partisipasi publik. Keduanya adalah fondasi tak tergantikan. Untuk reformasi Polri yang sukses.
