ap – SETARA Institute menyoroti pentingnya transformasi Polri secara menyeluruh.
Langkah ini dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian.
Transformasi Polri juga dipandang sebagai prasyarat mendesak bagi bangsa.
Reformasi Polri bukan sekadar perbaikan internal organisasi.
Lebih dari itu, ini adalah fondasi legitimasi negara hukum yang kuat.
Juga, melindungi ruang demokrasi dari praktik represif yang merugikan.
Demikian disampaikan SETARA Institute dalam keterangan resminya, Senin (15/9).
Sebuah institusi Polri yang modern dan humanis, kata SETARA, akan menjadi katalisator penting.
Ini bagi terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan inklusif di Indonesia.
Visi ini menempatkan Polri di garis depan perubahan positif.
Perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.
Serta penegakan hukum yang berpihak pada keadilan dan masyarakat.
Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan hukum adalah esensial.
Hal ini disebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat secara signifikan.
Masyarakat akan merasa lebih aman, terlindungi, dan dihormati hak-haknya.
Di sisi lain, penegakan hukum yang adil dan transparan akan menjamin kepastian.
Ini adalah kepastian dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Iklim investasi dan bisnis menjadi lebih kondusif dengan kepastian hukum.
Ini menegaskan keterkaitan erat antara supremasi hukum dan kemajuan ekonomi nasional.
Dengan demikian, SETARA berpendapat tegas.
Peran Polri tidak bisa dipandang semata sebagai aparat keamanan negara.
Melainkan juga sebagai institusi strategis yang menopang transformasi bangsa.
Institusi ini krusial dalam perjalanan menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Polri memegang peran vital dalam jangka panjang pembangunan nasional.
SETARA pun menyatakan kesepakatan penuh atas suatu rencana penting.
Mereka mendukung rencana pembentukan komisi reformasi kepolisian.
Komisi ini disebut akan dibentuk oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.
Wacana pembentukan komisi ini disambut baik sebagai momentum bersejarah.
Momentum bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
Juga, untuk penguatan demokrasi yang lebih matang dan berintegritas.
Serta mengembalikan profesionalitas kepolisian dan sektor keamanan terkait.
Utamanya adalah profesionalitas Tentara Nasional Indonesia (TNI).
SETARA menyoroti insiden represivitas yang masih kerap terjadi.
Termasuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.
Contohnya pada pengamanan demonstrasi di akhir Agustus lalu.
Persoalan ini dianggap sebagai isu berulang yang terjadi sejak awal reformasi.
Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah struktural yang belum tuntas.
Masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga kini, memerlukan perhatian serius.
Penguatan demokrasi Indonesia merupakan agenda utama yang tak terhindarkan.
Reformasi sektor keamanan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda ini.
Keduanya diarahkan untuk penguatan supremasi sipil di negara demokrasi.
SETARA dengan tegas menyatakan hal tersebut sebagai prioritas nasional.
Supremasi sipil adalah prinsip fundamental negara demokrasi modern.
Prinsip di mana kekuasaan sipil berada di atas militer dan kepolisian.
Dalam perspektif demikian, kata SETARA, Presiden perlu bertindak strategis.
Presiden perlu menempatkan reformasi Polri sebagai prioritas utama.
Juga reformasi TNI sebagai agenda kembar yang tidak terpisahkan.
Dua agenda ini saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.
Keduanya penting untuk memastikan sektor keamanan berfungsi optimal dan profesional.
Agenda transformasi Polri sangatlah krusial untuk beberapa hal.
Ini untuk memastikan keamanan domestik dikelola dengan baik.
Dikelola oleh institusi sipil yang demokratis dan akuntabel kepada publik.
Polri harus benar-benar menjadi pelayan masyarakat yang berintegritas.
Bukan lagi alat kekuasaan yang cenderung represif dan tidak transparan.
Sementara itu, reformasi TNI memiliki tujuan yang jelas dan spesifik.
Memastikan militer dikembalikan sepenuhnya pada mandat konstitusionalnya.
Mandat utama TNI adalah pada bidang pertahanan negara dari ancaman eksternal.
Ini berarti TNI harus fokus pada ancaman luar negeri dan kedaulatan.
Tidak terlibat dalam urusan keamanan domestik yang menjadi ranah Polri.
SETARA pun telah menyusun desain transformasi yang komprehensif.
Desain ini terdiri atas empat pilar utama sebagai basis reformasi Polri.
Pilar pertama adalah Polri yang demokratis-humanis, berorientasi pelayanan.
Pilar kedua, Polri yang berintegritas-antikorupsi, menjunjung tinggi kejujuran.
Pilar ketiga, Polri yang proaktif-modern, adaptif terhadap perubahan zaman.
Pilar keempat, Polri yang presisi-transformatif, memberikan dampak nyata.
Empat pilar ini mencakup berbagai aspek perbaikan dan pengembangan institusi.
Pilar demokratis-humanis menekankan orientasi pelayanan publik.
Pelayanan Polri yang mengedepankan hak asasi warga negara tanpa pandang bulu.
Juga, responsif terhadap aspirasi dan keluhan dari masyarakat luas.
Pilar integritas-antikorupsi bertujuan memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Membangun budaya kerja yang bersih, jujur, dan profesional di semua lini.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama keberhasilan pilar ini.
Pilar proaktif-modern mendorong Polri untuk adaptif dan inovatif.
Mengadopsi teknologi dan metode kerja terkini dalam setiap operasi.
Juga, prediktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara efektif.
Pilar presisi-transformatif fokus pada kinerja yang terukur dan terarah.
Mampu memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat secara luas.
Serta mendorong perubahan positif secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dengan basis kerangka empat pilar tersebut yang kokoh.
SETARA telah menyusun dan merekomendasikan 12 agenda transformasi Polri secara tematik.
Agenda-agenda ini merupakan turunan konkret dari prinsip-prinsip pilar.
Setiap agenda akan merinci langkah-langkah reformasi yang spesifik.
Ini meliputi aspek mulai dari rekrutmen personel hingga mekanisme pengawasan internal.
Inisiatif SETARA Institute ini sangatlah penting dan strategis.
Menyediakan peta jalan yang komprehensif untuk reformasi Polri berkelanjutan.
Transformasi ini bukan sekadar kebutuhan internal institusi Polri semata.
Namun, sebuah keharusan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Serta tegaknya pilar demokrasi yang kokoh dan berkeadilan di Indonesia.
Demi tercapainya cita-cita mulia Indonesia Emas 2045 yang diimpikan semua.
